39 PTN Wilayah Barat Bahas Penguatan Mutu Pendidikan Tinggi di Unand

Forum penjaminan mutu perguruan tinggi berlangsung di ruang konferensi Universitas Andalas dengan peserta dari berbagai institusi

Universitas Andalas (Unand) menjadi tuan rumah pertemuan Forum Penjaminan Mutu Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat di Padang. Forum yang dibuka pada Kamis, 8 Oktober 2026, tersebut membahas penguatan penjaminan mutu perguruan tinggi, termasuk sistem penjaminan mutu internal, audit mutu internal, perkembangan kebijakan akreditasi, serta penerapan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) 2.0.

Rangkaian kegiatan berlanjut melalui lokakarya pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan ini juga menjadi momentum pelantikan kepengurusan Forum Penjaminan Mutu BKS-PTN Barat untuk periode 2026–2028. Kehadiran perwakilan perguruan tinggi negeri di wilayah Barat diarahkan untuk memperkuat koordinasi, bertukar praktik baik, dan memastikan kebijakan mutu diterapkan secara lebih bermakna di lingkungan kampus.

Fokus pada sistem penjaminan mutu internal

Salah satu pokok pembahasan forum ialah penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem ini menjadi bagian penting dalam upaya perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Melalui SPMI, kampus diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memiliki proses evaluasi dan perbaikan yang berjalan secara konsisten.

Forum tersebut menempatkan penjaminan mutu sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi. Pembahasan tidak berhenti pada penyusunan dokumen atau pemenuhan indikator, melainkan diarahkan pada bagaimana standar mutu diterapkan dalam kegiatan akademik dan kelembagaan. Dengan pendekatan itu, hasil penjaminan mutu dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, pelaksanaan tridarma, serta layanan yang diterima mahasiswa.

Audit Mutu Internal (AMI) turut menjadi topik utama. Audit dipandang sebagai instrumen untuk memeriksa pelaksanaan standar, mengidentifikasi ruang perbaikan, dan mendorong tindak lanjut yang terukur. Penguatan AMI diharapkan membantu perguruan tinggi memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kinerja mutu di unit-unit akademik maupun pendukung.

Membahas akreditasi dan SAPTO 2.0

Selain SPMI dan AMI, peserta membahas perkembangan kebijakan akreditasi serta penerapan SAPTO 2.0. Pembahasan tersebut ditempatkan dalam konteks Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan perubahannya melalui Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026.

Perubahan kebijakan menuntut perguruan tinggi memahami ketentuan dan mekanisme akreditasi secara tepat. Karena itu, forum menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, mendiskusikan tantangan penerapan, serta membagikan pengalaman antarperguruan tinggi. Kehadiran narasumber dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) turut mendukung pembahasan mengenai arah kebijakan dan pelaksanaan akreditasi.

SAPTO 2.0 juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan proses akreditasi perguruan tinggi secara daring. Perguruan tinggi perlu memastikan kesiapan data, dokumen, dan tata kelola internal agar proses penyampaian informasi mutu dapat berlangsung secara tertib. Dalam konteks tersebut, forum tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga kesiapan institusi dalam membangun data mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jumlah peserta disampaikan dengan atribusi

Pemberitaan mengenai forum menyebut keterlibatan 39 perguruan tinggi negeri wilayah Barat. Sementara itu, keterangan resmi Universitas Andalas menyatakan terdapat 39 peserta yang mewakili 20 institusi. Perbedaan penyebutan tersebut perlu dipahami sesuai konteks informasinya: angka 39 dapat merujuk pada PTN yang terlibat dalam forum, sedangkan keterangan Unand menyebut jumlah peserta dan institusi yang diwakili.

Dengan penyajian yang berhati-hati, forum ini dapat dipahami sebagai pertemuan yang mempertemukan unsur penjaminan mutu dari sejumlah perguruan tinggi negeri di kawasan Barat. Pertukaran pandangan antarperguruan tinggi menjadi salah satu nilai penting kegiatan, terutama karena setiap institusi memiliki pengalaman dan tantangan yang beragam dalam mengelola mutu.

Mutu harus berdampak pada mahasiswa dan lulusan

Forum Penjaminan Mutu BKS-PTN Barat menekankan bahwa penjaminan mutu tidak semestinya hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi atau perolehan status akreditasi. Mutu perlu terlihat dalam kualitas pembelajaran, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, akuntabilitas kampus, serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Orientasi tersebut membuat evaluasi mutu perlu dikaitkan dengan dampak nyata bagi mahasiswa. Perbaikan standar akademik, misalnya, diharapkan berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih baik. Demikian pula, penguatan tata kelola dan layanan kampus perlu mendukung proses pendidikan serta perkembangan kompetensi lulusan.

Dalam pelaksanaan tridarma, budaya mutu juga menuntut adanya perbaikan berkelanjutan. Perguruan tinggi perlu menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar sebagai dokumen pelengkap dalam proses akreditasi. Praktik baik yang dibagikan melalui forum dapat menjadi bahan pembelajaran bagi institusi lain dengan tetap menyesuaikannya pada kondisi masing-masing.

Memperkuat kolaborasi penjaminan mutu

Pelantikan kepengurusan FPM BKS-PTN Barat periode 2026–2028 menandai kelanjutan kerja sama penjaminan mutu di antara perguruan tinggi negeri wilayah Barat. Kepengurusan tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk mendukung diskusi, berbagi pengalaman, dan pengembangan kapasitas di bidang mutu pendidikan tinggi.

Melalui forum dan lokakarya, perguruan tinggi dapat membahas persoalan yang dihadapi bersama, termasuk penerapan kebijakan akreditasi, pelaksanaan audit internal, dan pengelolaan informasi mutu. Kolaborasi semacam ini penting agar penguatan mutu tidak berjalan sendiri-sendiri dan setiap institusi memiliki kesempatan untuk mempelajari pendekatan yang telah diterapkan di perguruan tinggi lain.

Pertemuan di Universitas Andalas menunjukkan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi terus menjadi bagian penting dalam pengembangan tata kelola akademik. Dengan menghubungkan kebijakan, evaluasi internal, akreditasi, dan dampaknya bagi mahasiswa serta lulusan, forum tersebut mendorong agar budaya mutu hadir dalam praktik sehari-hari di lingkungan kampus.

← Kembali ke Berita Kampus