Jakarta — Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Kedua kelompok tersebut mengadakan aksi secara terpisah dengan membawa tuntutan terkait arah kebijakan pendidikan nasional.
Tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu mencakup realisasi pendidikan gratis serta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan lain, termasuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta.
Aksi berlangsung pada Senin sore. Berdasarkan laporan mengenai kegiatan tersebut, massa kemudian membubarkan diri dan kegiatan selesai sekitar pukul 16.45 WIB. Setelah aksi berakhir, lalu lintas di sekitar kompleks Gedung DPR dilaporkan kembali lancar.
Tuntutan pendidikan gratis
Pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang dibawa dalam aksi BEM SI dan LMND. Tuntutan tersebut ditempatkan dalam konteks kebutuhan mahasiswa terhadap akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dalam penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR, mahasiswa juga mendorong agar pembahasan RUU Sisdiknas dipercepat. Mereka menilai pembahasan regulasi mengenai sistem pendidikan nasional perlu mendapat perhatian dan kejelasan proses dari lembaga pembentuk undang-undang.
Namun, aksi tersebut merupakan penyampaian tuntutan dari organisasi mahasiswa. Kegiatan itu tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa RUU Sisdiknas telah disahkan atau bahwa telah ada keputusan resmi baru dari pemerintah maupun DPR. Status pembahasan dan keputusan atas rancangan regulasi tetap bergantung pada proses resmi lembaga terkait.
BEM SI minta pembahasan partisipatif
Selain meminta percepatan pembahasan, BEM SI mendorong agar proses penyusunan RUU Sisdiknas dilakukan secara transparan, komprehensif, dan partisipatif. Organisasi tersebut meminta mahasiswa serta kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan dilibatkan dalam proses pembahasan.
Permintaan itu menempatkan keterbukaan proses legislasi sebagai bagian penting dari tuntutan aksi. Bagi mahasiswa, pembahasan regulasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan isi aturan, tetapi juga dengan cara penyusunannya dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan.
Pelibatan mahasiswa dan masyarakat menjadi salah satu pokok yang dibedakan dari tuntutan percepatan pembahasan. Percepatan berkaitan dengan waktu dan kepastian proses, sedangkan transparansi serta partisipasi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan keterlibatan kelompok yang terdampak kebijakan pendidikan.
Menyoroti guru dan perguruan tinggi swasta
Isu kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan turut masuk dalam pokok tuntutan yang diberitakan dari aksi tersebut. Mahasiswa meminta perhatian terhadap kondisi kelompok yang menjalankan fungsi penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
Tuntutan lain menyangkut jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta disebut sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang juga perlu mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional.
Dengan demikian, isu yang dibawa dalam aksi tidak terbatas pada biaya pendidikan. Mahasiswa juga mengaitkannya dengan regulasi sistem pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidikan, serta keberlangsungan lembaga pendidikan tinggi swasta.
Aksi BEM SI dan LMND digelar terpisah
BEM SI dan LMND sama-sama melakukan aksi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2026, tetapi keduanya menggelar kegiatan secara terpisah. Keterlibatan dua organisasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai kebijakan pendidikan.
Lokasi aksi berada di depan kompleks parlemen di Jakarta. Dalam konteks pemberitaan ini, hal yang terkonfirmasi adalah tempat, waktu, organisasi yang terlibat, serta pokok tuntutan yang disampaikan. Tidak terdapat informasi bahwa aksi tersebut menghasilkan keputusan legislasi atau pengesahan RUU Sisdiknas pada hari yang sama.
Aksi selesai sekitar pukul 16.45 WIB
Kegiatan dilaporkan berakhir sekitar pukul 16.45 WIB. Setelah massa meninggalkan lokasi, kondisi lalu lintas di depan kompleks DPR kembali lancar.
Berakhirnya aksi menandai selesainya penyampaian aspirasi mahasiswa pada hari tersebut. Sementara itu, tuntutan mengenai pendidikan gratis, pembahasan RUU Sisdiknas, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta menjadi isu yang mereka bawa dalam aksi.
Perkembangan selanjutnya terkait RUU Sisdiknas tetap perlu dilihat melalui proses resmi pembahasan di lembaga negara yang berwenang. Aksi mahasiswa pada 5 Oktober 2026 menunjukkan adanya desakan dari kelompok mahasiswa, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan hasil akhir pembahasan maupun keputusan pemerintah dan DPR.