Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam cara manusia membuat dan menyebarkan informasi. Teknologi AI kini mampu menghasilkan teks, gambar, suara, hingga video yang tampak meyakinkan. Di sisi lain, kemampuan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membuat dan menyebarkan hoaks berbasis AI.
Hoaks berbasis AI tidak hanya menjadi persoalan teknologi dan literasi digital, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum. Ketika informasi palsu yang dihasilkan AI disebarkan kepada masyarakat dan menimbulkan kerugian, muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan aturan hukum apa yang dapat diterapkan.
Apa yang Dimaksud Hoaks Berbasis AI?
Hoaks berbasis AI adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat, dimanipulasi, atau disebarluaskan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Bentuknya dapat berupa tulisan yang dibuat secara otomatis, gambar hasil manipulasi, rekayasa suara, maupun video deepfake. Teknologi tersebut memungkinkan seseorang membuat konten yang menyerupai informasi nyata sehingga masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam membedakan konten asli dan hasil manipulasi.
Persoalan hukum tidak semata-mata terletak pada penggunaan AI. Penggunaan AI untuk membuat konten tidak otomatis merupakan tindak pidana. Aspek hukum perlu dilihat dari isi konten, tujuan pembuatan, cara penyebaran, akibat yang ditimbulkan, serta peran orang yang membuat atau menyebarkannya.
Siapa yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban?
Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya perlu dikaitkan dengan tindakan manusia yang menggunakan teknologi tersebut. AI merupakan teknologi, sedangkan keputusan untuk membuat, mengubah, mengunggah, atau menyebarkan suatu konten dilakukan oleh manusia atau pihak tertentu.
Karena itu, penyelidikan terhadap hoaks berbasis AI dapat mempertimbangkan beberapa pihak, antara lain pembuat konten, pihak yang melakukan manipulasi, serta orang yang dengan sengaja menyebarkan konten tersebut.
Namun, pertanggungjawaban tidak dapat ditentukan hanya karena seseorang menggunakan AI. Penegak hukum tetap perlu membuktikan unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hoaks AI dan Hukum di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, penyebaran informasi palsu melalui ruang digital dapat bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum, termasuk aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta ketentuan pidana lain yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan.
Penentuan pasal yang dapat diterapkan bergantung pada karakter perbuatannya. Misalnya, persoalan dapat berbeda apabila konten palsu tersebut digunakan untuk merugikan seseorang, melakukan penipuan, mencemarkan nama baik, memicu kepanikan, atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Oleh sebab itu, istilah “hoaks AI” tidak seharusnya dipahami sebagai satu jenis tindak pidana yang memiliki satu ketentuan hukum khusus. Analisis hukum perlu dilakukan berdasarkan fakta dan unsur perbuatan yang dapat dibuktikan.
Tantangan Pembuktian Hoaks Berbasis AI
Salah satu persoalan penting dalam penanganan hoaks AI adalah pembuktian. Teknologi generatif dapat menghasilkan konten yang semakin menyerupai konten asli. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan secara visual atau hanya berdasarkan informasi yang tersedia kepada pengguna mungkin tidak cukup.
Proses hukum dapat membutuhkan pemeriksaan terhadap bukti elektronik, sumber konten, riwayat penyebaran, akun yang digunakan, metadata apabila tersedia, serta keterangan ahli.
Selain itu, penyidik perlu membedakan antara orang yang pertama kali membuat konten dengan pihak yang kemudian menyebarkannya. Keduanya dapat memiliki peran dan konsekuensi hukum yang berbeda bergantung pada tindakan dan unsur yang dapat dibuktikan.
Deepfake sebagai Bentuk Hoaks Berbasis AI
Deepfake menjadi salah satu contoh penggunaan AI yang menimbulkan tantangan hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi wajah, suara, atau video seseorang sehingga tampak seolah-olah orang tersebut melakukan atau mengatakan sesuatu.
Dampaknya dapat menyangkut reputasi, privasi, keamanan, maupun kerugian ekonomi. Namun, konsekuensi hukum tetap bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan.
Pembuatan konten sintetis untuk kepentingan kreatif, penelitian, atau pendidikan tidak dapat disamakan begitu saja dengan pembuatan konten palsu yang sengaja digunakan untuk merugikan pihak lain.
Pentingnya Unsur Kesengajaan
Dalam membahas pertanggungjawaban hukum, salah satu aspek penting adalah mengetahui bagaimana dan untuk tujuan apa suatu konten dibuat serta disebarkan.
Seseorang yang menerima informasi palsu kemudian meneruskannya tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan hasil manipulasi memiliki situasi yang berbeda dengan seseorang yang mengetahui bahwa konten tersebut palsu tetapi tetap menyebarkannya dengan tujuan tertentu.
Karena itu, penilaian hukum perlu memperhatikan konteks perbuatan, pengetahuan pelaku, tujuan tindakan, serta akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut penting agar penggunaan teknologi AI tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Literasi Digital sebagai Bagian dari Pencegahan
Penanganan hoaks berbasis AI tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum. Literasi digital juga menjadi bagian penting dalam mencegah masyarakat menjadi korban informasi palsu.
Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dengan sumber terpercaya, memperhatikan konteks gambar atau video, dan tidak langsung menyebarkan konten yang belum terverifikasi.
Kehati-hatian semakin diperlukan karena perkembangan AI membuat konten palsu dapat dibuat dengan kualitas yang semakin tinggi. Kemampuan untuk mengenali kemungkinan manipulasi perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai konsekuensi hukum penyebaran informasi.
Tantangan Regulasi di Era Kecerdasan Buatan
Perkembangan AI berlangsung relatif cepat, sedangkan pembentukan dan penyesuaian regulasi membutuhkan proses hukum yang lebih panjang. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum.
Persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya mengenai larangan terhadap konten palsu, tetapi juga batas tanggung jawab pengguna AI, penyedia teknologi, platform digital, dan pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi serta distribusi konten.
Kerangka hukum juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan AI dan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kreativitas, serta inovasi.
Kesimpulan
Pertanggungjawaban hukum atas hoaks berbasis AI tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa sebuah konten dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Aspek yang lebih penting adalah perbuatan yang dilakukan, isi dan tujuan konten, cara penyebaran, unsur kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan.
AI pada dasarnya merupakan teknologi. Persoalan hukum muncul ketika teknologi tersebut digunakan dalam suatu perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, menghadapi perkembangan hoaks berbasis AI diperlukan pendekatan yang menyatukan penegakan hukum, pembuktian digital, regulasi teknologi, dan peningkatan literasi masyarakat. Pemahaman tersebut penting agar perkembangan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi masyarakat.