KUPANG — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mendorong perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat peran sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban akademik, tetapi juga menjadi pusat solusi bagi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Fauzan dalam kegiatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XV, Kupang, pada 28 Oktober 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberitakan arahan itu pada 29 Oktober 2026.
Dalam arahannya, perguruan tinggi didorong menyelaraskan program studi, agenda penelitian, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan nyata di daerah. Penyelarasan tersebut penting agar pengetahuan dan sumber daya akademik dapat memberi manfaat yang lebih terukur bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Kampus Perlu Terhubung dengan Persoalan Lokal
Peran perguruan tinggi sebagai pusat solusi persoalan daerah menuntut adanya hubungan yang lebih erat antara kampus dan lingkungan sekitarnya. Masalah yang dihadapi masyarakat dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menentukan fokus pendidikan, riset, inovasi, maupun kegiatan pengabdian.
Dengan pendekatan tersebut, kontribusi kampus tidak berhenti pada produksi pengetahuan atau kegiatan akademik internal. Hasil kajian dan inovasi diharapkan dapat diarahkan untuk membantu menjawab kebutuhan pembangunan, termasuk persoalan sosial yang memerlukan pendampingan dan kerja sama lintas pihak.
Konteks ini menjadi penting bagi NTT. Berdasarkan data BPS NTT, persentase penduduk miskin di provinsi tersebut tercatat sebesar 17,52 persen pada Maret 2026. Angka itu menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih menghadapi tantangan sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi.
Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pengetahuan, kapasitas akademik, dan jejaring yang dimiliki. Namun, kontribusi tersebut perlu dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai kegiatan yang bersifat sesaat.
Kolaborasi Lintas Sektor Menjadi Kunci
Fauzan mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Kerja sama lintas sektor diperlukan karena persoalan daerah umumnya memiliki dimensi yang beragam dan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.
Kolaborasi dapat dibangun melalui riset konsorsium, pendampingan masyarakat, serta program pemberdayaan yang konkret dan berkelanjutan. Riset konsorsium memungkinkan beberapa perguruan tinggi dan mitra terkait menggabungkan keahlian untuk mengkaji persoalan yang sama secara lebih menyeluruh.
Adapun pendampingan masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pengetahuan dan rekomendasi yang dihasilkan kampus diterapkan sesuai kondisi setempat. Program pemberdayaan juga perlu memperhatikan keberlanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima kegiatan, tetapi turut terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Keterlibatan pemerintah daerah dibutuhkan untuk memastikan agenda perguruan tinggi selaras dengan prioritas pembangunan. Dunia usaha dan dunia industri dapat mendukung penerapan inovasi serta membuka ruang pemanfaatan hasil riset. Di sisi lain, masyarakat berperan penting dalam menyampaikan kebutuhan, menilai kesesuaian program, dan menjaga keberlanjutan manfaatnya.
Tridarma Berdampak Sosial
Arahan tersebut menempatkan tridarma perguruan tinggi dalam kerangka dampak sosial yang lebih kuat. Pendidikan dapat diselaraskan dengan kebutuhan kompetensi di daerah. Penelitian dapat diarahkan untuk menghasilkan pemahaman dan rekomendasi yang relevan. Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi ruang penerapan pengetahuan bersama warga dan pemangku kepentingan lokal.
Penyelarasan program studi dengan kebutuhan daerah juga dapat membantu perguruan tinggi menyiapkan lulusan yang lebih memahami konteks sosial, ekonomi, dan pembangunan di wilayahnya. Hal ini bukan berarti perguruan tinggi hanya memusatkan perhatian pada kebutuhan jangka pendek, melainkan memastikan proses akademik tetap memiliki keterkaitan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Dalam bidang penelitian dan inovasi, kebutuhan daerah dapat menjadi dasar untuk menentukan tema serta bentuk kerja sama. Pendekatan tersebut membuka peluang bagi kampus untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal, tanpa mengabaikan standar akademik dan proses pengujian yang diperlukan.
Kontribusi ini juga terbuka bagi perguruan tinggi Islam di NTT. Nilai-nilai pengabdian, pemberdayaan, dan kepedulian terhadap masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan pendidikan, riset, serta program sosial yang berbasis kebutuhan lokal. Perguruan tinggi Islam dapat mengambil bagian melalui keahlian akademik dan jejaring kemasyarakatan yang dimilikinya.
LLDikti Wilayah XV Siapkan Penguatan Koordinasi
Kepala LLDikti Wilayah XV menyatakan akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan koordinasi dan program bersama perguruan tinggi di wilayah NTT. Pernyataan itu menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat hubungan kerja antarkampus serta membangun agenda yang lebih terarah.
Penguatan koordinasi menjadi penting karena perguruan tinggi di NTT memiliki kapasitas dan bidang keahlian yang beragam. Koordinasi dapat membantu memetakan potensi masing-masing kampus, mengurangi tumpang tindih kegiatan, dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah serta mitra lainnya.
Meski demikian, arahan tersebut belum dapat dipahami sebagai pengumuman program baru yang telah berjalan. Langkah selanjutnya tetap memerlukan perumusan bersama, penentuan prioritas, serta penyesuaian dengan kebutuhan daerah dan kapasitas masing-masing perguruan tinggi.
Peluang Kampus Memperkuat Manfaat bagi Masyarakat
Dorongan agar perguruan tinggi menjadi pusat solusi persoalan daerah memberikan ruang bagi kampus untuk meninjau kembali keterkaitan antara kegiatan akademik dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan terhadap relevansi program studi, fokus penelitian, bentuk inovasi, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Bagi masyarakat, keterhubungan yang lebih kuat dengan perguruan tinggi diharapkan dapat membuka akses terhadap pengetahuan, pendampingan, dan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Bagi pemerintah daerah, kerja sama dengan kampus dapat menjadi salah satu sumber dukungan berbasis kajian dalam merancang maupun melaksanakan pembangunan.
Keberhasilan pendekatan ini akan bergantung pada kesinambungan kolaborasi, kejelasan kebutuhan, dan keterlibatan masyarakat sejak awal. Dengan koordinasi yang kuat, perguruan tinggi di NTT berpeluang memperluas dampak tridarma sekaligus mengambil peran lebih nyata dalam menjawab persoalan sosial di daerah.