Salatiga – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sedikitnya 123 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat yang berlangsung di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026.
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya. Pembahasan diarahkan pada penguatan peran tridharma perguruan tinggi agar tidak berhenti pada kegiatan pendidikan dan penelitian, tetapi juga menghasilkan pendampingan, inovasi, serta solusi yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), dan Pemprov Jawa Tengah mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Kerja sama tersebut ditempatkan sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, kampus, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai unsur pendukung lainnya.
123 perguruan tinggi dilibatkan dalam kolaborasi
Pelibatan sedikitnya 123 perguruan tinggi di Jawa Tengah menjadi salah satu poin penting dalam forum tersebut. Jumlah ini menunjukkan upaya membangun jejaring yang lebih luas agar pengetahuan, riset, inovasi, dan kapasitas pendampingan kampus dapat terhubung dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam kerangka kolaborasi perguruan tinggi untuk pengentasan kemiskinan, kampus didorong untuk memahami persoalan sosial-ekonomi secara lebih dekat. Pendekatan yang dibahas tidak hanya berfokus pada bantuan sesaat, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat agar dapat mengembangkan sumber penghidupan dan mengambil manfaat dari berbagai peluang ekonomi.
Ruang kerja sama yang dibahas mencakup riset, inovasi, akses pendidikan, permodalan, akses terhadap tanah, penguatan ekosistem ekonomi masyarakat, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Setiap unsur tersebut dipandang perlu dihubungkan agar program pemberdayaan memiliki dampak yang lebih terarah dan tidak berjalan secara terpisah.
Tridharma diarahkan pada pemberdayaan yang berkelanjutan
Rakornas mengusung tema sinergi implementasi tridharma dalam pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berdampak, dan berkelanjutan. Tema ini menegaskan pentingnya menghubungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan persoalan yang dihadapi warga.
Melalui pendidikan, perguruan tinggi dapat memperluas akses pembelajaran dan memperkuat kapasitas masyarakat. Kegiatan penelitian dapat membantu menghasilkan pemahaman serta rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang untuk menerapkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi melalui pendampingan yang lebih dekat.
Penguatan peran tersebut membutuhkan kerja sama dengan pemerintah. Pemprov Jawa Tengah berperan menghubungkan potensi perguruan tinggi dengan agenda pemberdayaan di daerah, sedangkan pemerintah pusat memberikan dorongan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Dengan pola ini, kontribusi kampus diharapkan lebih terarah pada kebutuhan masyarakat dan program pembangunan yang sedang dijalankan.
Forum juga membahas pentingnya pendampingan yang tidak berhenti setelah suatu kegiatan selesai. Pendampingan berkelanjutan dibutuhkan untuk membantu masyarakat menerapkan pengetahuan, mengembangkan usaha, mengakses permodalan, serta memperkuat jejaring ekonomi. Proses tersebut sekaligus membuka ruang evaluasi agar inovasi yang diperkenalkan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Deklarasi dukungan beasiswa bagi kader desa
Salah satu hasil forum adalah deklarasi komitmen 12 perguruan tinggi bersama pemerintah untuk mendukung program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia yang bekerja di tingkat desa.
Beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi mereka yang memiliki peran dalam mendampingi dan menggerakkan masyarakat. Dukungan tersebut juga memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan program ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pemberdayaan.
Dalam pelaksanaannya, penguatan kapasitas kader perlu berjalan seiring dengan kebutuhan desa dan masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dapat menjadi bekal untuk mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, serta mengembangkan potensi lokal. Namun, capaian program tetap bergantung pada kesinambungan dukungan, koordinasi, dan penerapan pengetahuan di lapangan.
Melibatkan mahasiswa dan pelaku ekonomi lokal
Agenda pemberdayaan masyarakat dalam forum tersebut juga mencakup keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa dapat menjadi bagian dari kegiatan riset, pendampingan, dan pengembangan inovasi yang dilakukan perguruan tinggi bersama pemerintah serta masyarakat.
Keterlibatan mahasiswa memberi kesempatan untuk menghubungkan pembelajaran di kampus dengan persoalan nyata. Pada saat yang sama, masyarakat dapat memperoleh dukungan pengetahuan dan tenaga pendamping dalam mengembangkan berbagai inisiatif. Peran mahasiswa tetap perlu ditempatkan dalam kerangka program yang terencana dan didampingi oleh perguruan tinggi.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif di Salatiga. Dialog ini menjadi ruang untuk membahas kebutuhan pelaku ekonomi lokal dan mempertemukannya dengan gagasan riset, inovasi, pendidikan, serta pendampingan dari perguruan tinggi.
Isu akses permodalan, penguatan ekosistem masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi menjadi bagian dari agenda yang relevan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Masukan dari pelaku usaha dapat membantu perguruan tinggi dan pemerintah memahami tantangan yang dihadapi secara langsung, sekaligus merancang dukungan yang lebih sesuai.
Kolaborasi membutuhkan kesinambungan
Pelibatan 123 perguruan tinggi menjadi langkah untuk memperluas kerja sama dalam menangani kemiskinan di Jawa Tengah. Namun, forum tersebut tidak menyatakan bahwa persoalan kemiskinan telah terselesaikan. Kolaborasi yang dibangun merupakan bagian dari upaya memperkuat intervensi melalui pendidikan, riset, inovasi, akses ekonomi, dan pendampingan.
Keberhasilan kolaborasi akan dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam menyelaraskan program, membangun pendampingan yang konsisten, serta memastikan solusi dapat diterapkan dan dirasakan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah, perguruan tinggi, kader desa, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi unsur penting agar berbagai inisiatif tidak berjalan sendiri-sendiri.
Melalui Rakornas Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat, peran perguruan tinggi kembali ditempatkan sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan sosial-ekonomi. Dengan mengintegrasikan tridharma dan kerja sama lintas sektor, kampus di Jawa Tengah didorong untuk berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berdampak, dan berkelanjutan.